Lokakarya Ketahanan Pangan Dibuka Wabup Sri Mulyani

pertanian
Lokakarya Dewan Ketahanan Pangan 2016
Lokakarya Dewan Ketahanan Pangan 2016

focusKLATEN.net – Rabu  ( 12/10) di ruang rapat B2 Sekretariat Daerah kabupaten Klaten Utara diselenggarakan acara Lokakarya Dewan Ketahanan Pangan. Kegiatan menampilkan pembicara Maruri Pakpahan (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jateng), Wahyu Haryadi (Kabid Sosial Budaya BAPEDA), Jaka Siswanto (Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dispertan) dan Petugas Bulog Subdrive Surakarta yang  diprakarsai kantor Ketahanan Pangan itu, secara resmi dibuka oleh Wakil bupati Hajah Sri Mulyani.

Bupati Klaten Hajah Sri Hartini dalam sambutannya yang dibacakan Wabup Hajah Sri Mulyani mengatakan, permasalahan ketahanan pangan masih menjadi masalah global, terutama kejadian krisis pangan dan energi. Sehubungan hal tersebut perlu upaya mencari solusi dan formulasi aksi yang bersifat kolektif dan komprehensif agar terlepas dari krisis. ” Kondisi iklim yang cepat berubah mempengaruhi siklus hidrologi yang berpotensi menurunkan produksi pangan, ditambah kebutuhan pangan masyarakat yang terus bertambah perlu diselesaikan secara bersama-sama ” ujarnya.

Lebih lanjut bupati mengatakan, problem lain yang dihadapi adalah penggunaan lahan pertanian untuk kepentingan lain berdampak pada degradasi penggunaan lahan yang melebihi kemampuan. Hal yang demikian menyebabkan produktivitas lahan menurun yang berakibat usaha tani menjadi semakin tidak menarik secara ekonomis. ” Dewan ketahanan pangan harus mampu menginformasikan perkembangan pangan secara luas, serta mampu mencegah dan menanggulangi masalah kebutuhan pangan dan gizi masyarakat ” tandasnya.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jateng melalui Maruri Pakpahan mengatakan, pengembangan usaha pangan masyarakat  di Jawa Tengah dilakukan oleh 58 Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM), 185 toko tani Indonesia dibantu oleh 58 pendamping. Toko tani Indonesia dikonsentrasikan di daerah konsumen yang menjadi barometer fluktuasi harga dan pasokan komoditas pangan dan lokasi pencatatan inflasi yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di Jateng.

Pemerintah kata Maruri lebih lanjut, mengalokasikan anggaran melalui dana dekonsentrasi provinsi sebesar Rp 200 juta per Gapoktan/ ULPM. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan pangan Rp. 140 juta, sisanya sebesar Rp. 60 juta untuk operasional Sortasi, kemasan dan transportasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *