Pemerintah Ultimatum PNS Tidak Lakukan Pungli

politik & pemerintahan
Untuk mencegah pungli di SKPD yang memberikan layanan publik kini di berbagai sudut ruangan ditempeli poster STOP PUNGLI.
Untuk mencegah pungli di SKPD yang memberikan layanan publik kini di berbagai sudut ruangan ditempeli poster STOP PUNGLI.

focusKLATEN.net- Pemerintah melalui satuan kerja Inspektorat mengultimatum seluruh pegawai negeri sipil (PNS) Klaten untuk berhati-hati dan tidak coba-coba melakukan pungutan liar alias pungli.   Pemerintah tidak segan-segan merekomendasikan sanksi tegas bahkan mencopot jabatan jika terbukti PNS atau pejabat Klaten melakukan pungli.  Demikian disampaikan Danang Ari Prasetya, pejabat fungsional Auditor Madya dari Inspektorat Klaten dalam Bimbingan Teknis (Bintek) Disiplin Pegawai dan Izin Perceraian PNS yang digelar Badan Kepegawaian daerah (BKD) Klaten di Hotel Grand Cokro Klaten (Selasa,25/10/16).

Saat ini sudah terbit Surat Edaran Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 5 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar.  Danang menambahkan, SE ini memerintahkan seluruh pimpinan lembaga negara dan daerah tak terkecuali  gubernur, bupati/walikota untuk meningkatkan pengawasan internal, membuat layanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi, membuat kanal pengaduan dan menindak tegas pelaku pungli.

Sartiyasto selaku Kepala BKD mengatakan Bintek Disiplin dan Izin Perceraian PNS ini diikuti 60 pejabat yang membidangi kepegawaian unit kerja di lingkungan Pemkab Klaten dari 24 – 27 Oktober 2016. Dengan bintek ini diharapkan pejabat kepegawain memahami tugas kewenangan dalam pembinaan dan penegakan disiplin PNS.  Terkait pemberantasan pungli, Sartiyasto menjelaskan akan menyiapkan instrumen pencegahan pungli sebagai bagian penegakan disiplin PNS Klaten. (Joko Priyono/Paidi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *