Realisasi PBB Per 3 November 2016 Capai 77,1 %, PBB Tlogorandu Juwiring Diperingkat Terjelek

ekonomi & pembangunan

 

????????????????????????????????????
DPPKAD Kabupaten Klaten melaksanakan apel pagi
p1360956
Rizqan Iryawan A.P. M.Si.

focusKLATEN.net – Berdasar data dari Bidang Pendapatan Asli (PAD) Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten  per tanggal 3 November 2016, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)   Kabupaten Klaten tahun 2016 mencapai 18,3 milyar dari baku 23,8 atau mencapai 77,1 %. Dari data yang lain tercatat bahwa masih banyak desa yang realisasi dibawah 50 %  ada 20 desa yang realisasinya tidak memuaskan sampai hari ini.

Demikian dikatakan Kepala Bidang PAD DPPKAD Kabupaten Klaten, Rizqan Iryawan AP MSi di Klaten, Jumat (4/11/2016).  Dikatakan, Desa Tlogorandu, Juwiring berada diperingkat terjelek dengan capaian baru 33.02 %, kemudian Desa Bakungan diperingkat 400 dengan 35,13 %, Desa Delanggu diperingkat 399 dengan capai 39,6 %.

Menurut Rizqan Iryawan AP MSi, berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan pihak DPPKAD dengan kecamatan khususnya yang masih terdapat desa dengan realisasi dibawah 50 % dengan upaya intensifikasi, akan tetapi pola lama dimana biasanya setelah jatuh tempo PBB yang jatuh tanggal 30 September 2016 , pemasukan PBB dari desa-desa mulai merosot dratis.

Dikatakan, pihak DPPKAD juga berusaha menarik PBB 2016 dari Wajib Pajak (WP)   besar yang masih belum membayar , seperti PBB eks pabrik karung Delanggu, PBB pengusaha mebel di wilayah Ceper yang cukup besar  dan PBB WP besar di daerah perkotaan yang belum terbayar dengan melayangkan surat tagihan langsung. Termasuk tagihan PBB ke pemilik menara telekomunikasi XL dan tower bersama yang masih banyak towernya belum membayar PBB tahun ini maupun tunggakan tahun sebelumnya.

Rizqan Iryawan AP MSi mengharapkan, desa-desa yang realisasi PBB masih tergolong rendah untuk segera melakukan penagihan ke wajib pajak yang belum membayar, sehingga PBB tahun ini diharapkan realisasi tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Apalagi sekarang semakin besar pajak daerah yang terealisasi akan berimbas pada semakin besarnya bagi hasil pajak daerah yang diterima desa. (Paidi)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *