Home > ekonomi & pembangunan > Pemerintah Desa Wajib Laporkan Inventarisasi Aset.

Pemerintah Desa Wajib Laporkan Inventarisasi Aset.

Focusklaten.net(17/30/24)-Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka seluruh pemerintah desa wajib mencatat dan melaporkan inventaisasi aset desa.  Demikian subtansi penting yang disampaikan Ariyanto Wibowo dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Desa yang dilaksanakan DPR RI dan BPKP Regional Yogyakarta di Pendopo pemkab Klaten (Jumat, 24/03/17).

            Dihadapan kepala desa, lurah dan camat se Kabupaten Klaten Ariyanto Wibowo mengatakan sebagai amanah Undang-Undang Desa maka saat ini pemerintah desa dikucurkan dana desa yang tidak sedikit.  Sebagian besar dana desa 93 persen digunakan untuk pembangunan sarana prasana fisik dan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat.  Ada dua prinsip yang harus dilakukan setiap pemerintah desa kata Ariyanto Wibowo yakni transparansi dan akuntabilitas.  Pemerintah memberikan aplikasi gratis yang bisa digunakan desa membantru menyusun pelaporan itu yang disebut aplikasi Sistim Keuangan Desa atau dikenal Sikeudes.  Standart pelaporan itu nantinya harus menggunakan standart pelaporan pemerintah.

            Firman Subagyo selaku pimpinan rombongan 25 anggota DPR RI mengatakan kunjungan kerja ini selain untuk Sosialisasi Undang-Undang Desa juga melihat lebih dekat Badan Usaha Milik Desa (Bundes) Tirta Mandiri di Ponggok Polanharjo.  Bundes Ponggok kata Firman Subagyo telah dan menjadi percontohan nasional. Sesuai Nawa Cita Presiden pemerintah ingin membangun masyarakat dari desa.  Perkembangan Bundes Tirta Mandiri yang pesat menjadi desa setempat tak ubahnya kota kecamatan sehingga mampu meningkatkan status ekonomi dan kesejahteraan warga.

            Plt Bupati Klaten Sri Mulyani yang menerima kedatangan kunjungan kerja DPR RI melalui Tim Focuskalten.net mengatakan tahun 2017 menargetkan 150 Bundes berdiri  di Kabupaten Klaten.  Salah satu bundes yang berhasil itu adalah Tirta Mandiri di Ponggok Polanharjo.  Sri Mulyani mengharapkan kepada seluruh kepala desa yang hadir agar bundes terus bertambah di Kabupaten Klaten.  Pengembangan bundes itu harus didasarkan potensi desa setempat dengan tetap memperhatikan kaidah aturan yang ada.

            Di acara kunjungan kerja 25 DPR RI yang dikemas dengan Sosialisasi Undang-Undang Desa itu turut hadir staf Kementerian Desa Tertinggal, BPKP Regional Yoyakarta, staf Sekjend DPR RI, anggota DPRD Klaten, Jaka Sawaldi Sekretaris Daerah, sejumlah pejabat dan juga dihadiri Muspida setempat.  Acara dilanjutkan rombongan mengunjungi Bundes Tirta Mandiri yang terletak di Ponggok Polanharjo (Jepe75).

Baca Juga :

Leave a Reply