Home > pendidikan > Kepala Desa Tidak Boleh Alergi Keterbukaan Informasi

Kepala Desa Tidak Boleh Alergi Keterbukaan Informasi

Focusklaten.net (26/09)-DR Amirudin dosen Ilmu Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro ( Fisipol UNDIP) Semarang mengajak para kepala desa melakukan tata kelola informasi publik yang baik terkait pengelolaan dana desa di acara Seminar Peringatan Hari Hak Untuk Tahu (Right To Know) yang digelar di kerjasama Pemkab Klaten, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) Jawa Tengah Hotel Grand Cokro Klaten (Selasa, 26/09/17).

Mantan Ketua KIP Jawa Tengah yang kini aktif di dunia Pendidikan itu melalui Tim Focusklaten mengatakan budaya keterbukaan selayaknya dibangun apalagi sembilan tahun sudah UU 14 tahun 2008 tentang KIP berjalan. UU Nomor 6 tahun 20014 tentang Desa telah memberikan kerangka fundamental yang kuat bagi pemerintah desa mengelola rumah tangga desa untuk kesejahteraan rakyat. Prinsip demokrasi dan keterbukaan tidak boleh ditinggalkan. Pemerintah desa dengan elemen yang ada harus mampu menjaga kerjasama unsur masyarakat dalam kebersamaan (equality), mempertanggungjawabkan dengan pelaporan yang baik (accountibilty) dan peka terhadap masukan dan pendapat warga (responsive). Pekerjaan rumah bagi setiap Pemkab di Jawa Tengah adalah segera membentuk kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di tingkat desa dengan regulasi yang jelas, mengorganisasi informasi publik, menyusun daftar informasi publik, menetapkan informasi dikecualikan dan adanya sistim pelayan informasi yang memadai.

Handoko salah satu komisioner KIP Jawa Tengah menekankan pentingnya klarifikasi dalam proses permohonan informasi. PPID sering lemah dalam menyeleksi permohonan yang masuk terutama dari LSM. Harusnya lanjut Handoko kalau ada orang mengatasnamakan LSM mengajukan permohonan informasi harus dicek dulu keabsahannya tercatat di Menkumham atau Kantor Kesbang tidak, selanjutnya minta AD ART-nya. Ini adalah filter pertama yang harus dilakukan PPID.tidak kalah penting adalah setiap badan publik menjelaskan Standard

Operational Prosedur (SOP) yang mudah diketahui masyarakat. Jika tidak sesuai prosedur dan tidak lengkap keabsahannya, permohonan informasi dapat ditolak.

Seminar peringatan Hari Hak Untuk Tahu yang biasa diperingati setiap 28 September oleh KIP Jawa Tengah menghadirkan 75 peserta dari Pemkab se Solo Raya dan Karesidenan Kedu melibatkan LSM dan akademisi. Acara dibuka Tubayanu selaku Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah berikut dihadiri Ketua KIP Jawa Tengah Rahmulya Adi Wibowo. Acara seminar menghadirkan tiga narasumber yakni DR Amirudin dari Undip Semarang, Denny Septian fasilitator desa dan Handoko Komisioner KIP Jawa Tengah mengusung tema Transparansi Dana Desa mendorong Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Informasi Publik (Jepe).

Baca Juga :

Leave a Reply