Home > politik & pemerintahan > Hati-Hati, Kasus Dana Desa Dominasi Sengketa Informasi

Hati-Hati, Kasus Dana Desa Dominasi Sengketa Informasi

Focusklaten (27/09) – Para kepala desa tidak boleh menganggap enteng tata kelola informasi publik terkait pengelolaan dana desa jika tidak ingin bersengketa informasi dengan warganya sendiri.

Rahmulya Adi Wibowo Ketua Komisi Informasi Pusat Jawa Tengah melalui Tim Focusklaten  mengabarkan 30 persen kasus sengketa informasi yang masuk sidang ajudikasi dan mediasi Komisi Informasi adalah masalah pengelolaan informasi dana desa.  Dihadapan 75 peserta dari unsur kepala desa, fasilitator desa, LSM, pelaku  dan akademisi se- Karesidenan Surakarta dan Kedu di acara Seminar Sehari peringatan Hak Untuk Tahu dengan tema Tranparansi Dana Desa mendorong Peran Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Informasi Publik di Grand Cokro Hotel Klaten     ( Selasa,26/07/19) Rahmulya Adi Wobowo menjelaskan banyak kepala desa belum menerapkan budaya keterbukaan.  Padahal dengan etikad kerterbukaan itu memudahkan kinerja kepala desa dalam mengelola dana desa yang besar.  Dengan semangat open goverment dalam tata kelola informasi maka masyarakat tidak perlu suudzon atau berburuk sangka dan tentunya menghindari kasus penyelewengan anggaran.

Shofik Udiyanto Sekretaris Desa Ngawen Klaten dalam bincang ringan dengan Tim Focusklaten menjelaskan desanya mengelola 2,3 milyard dana desa dan sumber lainnya.  Keterbukaan itu kata Shofik Udiyanto diwujudkan dengan memasang baliho anggaran seperti perintah Bupati Klaten di tiga wilayah kadus yang strategis dengan ukuran 3 x 5 meter untuk diketahui masyarakat.  Sebagian besar dana masih untuk pembangunan infrastruktur dan memang belum memiliki pejabat pengelola dokumentasi dan informasi karena baru sekali ini saja kata Shofik mengikuti sosialisasi tata kelola informasi publik.

Seminar peringatan Hari hak Untuk Tahu (right to know) digelar Komisi Informasi Pusat Jawa Tengah berkerja sama Dinas Kominfo Jawa Tengah dan Pemkab Klaten di Grand Cokro Klaten menghadirkan tiga narasumber.  DR Amirudin dari Fisipol Undip Semarang, Denny Septian dari pengacara dan Handoko salah satu komisioner KIP mengusung tema Transparansi Dana Desa, Mendorong Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Informasi Publik (Jepe)

Baca Juga :

Leave a Reply