Dispermades Klaten Antisipasi Kecurangan Pengisian Perangkat Desa

politik & pemerintahan
Bupati Klaten Hj Sri Mulyani memberi sambutan pada sosialisasi pengangkatan perangkat desa di Pendopo Pemkab Klaten, Selasa (6/3/2018).
Jajaran pejabat teras Pemkab Klaten memimpin sosialisasi pengangkatan perangkat desa.
Para tamu undangan mendengarkan sambutan Bupati Klaten Hj Sri Mulyani pada sosialisasi pengangkatan perangkat desa.

focusKLATEN.net – Kepala Dinas   Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Klaten, Jaka Purwanto SSos MM menyatakan, pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Klaten akan dilakukan secara transparan. Kemudian untuk ujian tertulis dan praktek komputer, Pemkab Klaten akan menggandeng perguruan tinggi yang independen dan tidak bisa dipengaruhi siapapun.

Demikian ditegaskan Kepala   Dispermades Kabupaten Klaten, Jaka Purwanto SSos MM saat dikonfirmasi perihal pengisian perangkat desa di Klaten, Minggu (11/3/2018). Menurut Jaka Purwanto SSos MM, pengisian perangkat desa secara serentak di Klaten ini merupakan pertama kali sehingga dilakukan secara hati-hati.

Dijelaskan, para warga yang nantinya akan mendaftar dan mengikuti tes penerimaan perangkat desa diminta percaya diri dengan belajar dan hasilnya tes  akan diumumkan pada hari itu juga. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tindak kecurangan dalam penerimaan perangkat desa.

 

KPK dan Saber Pungli

Kepala   Dispermades Kabupaten Klaten, Jaka Purwanto SSos MM mengingatkan, kepada siapapun yang terlibat dalam pengisian perangkat desa untuk tidak main-main dalam pengisian perangkat desa tahun 2018 ini. Apalagi pada akhir 2016 lalu, Klaten sempat terjadi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK dan saat ini di Klaten sudah terbentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), sehingga agar semua kasus yang terjadi di Klaten menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat baik penyelenggara pemerintah maupun rakyat.

“Mari kita wujudkan pengisian perangkat desa yang bersih dari berbagai pungutan liar. Hal itu sejalan untuk mendukung program kerja Bupati Klaten Ibu Hj Sri Mulyani untuk mewujudkan pemerintah Kabupaten Klaten yang bersih dari kasus Korupsi Kolusi dan Npotisme (KKN),” tegas  Jaka Purwanto SSos MM.

Menyinggung adanya rumor yang beredar di masyarakat kalau harga jabatan perangkat desa dibanderol harga antara Rp 200 juta sampai Rp 250 juta, Jaka Purwanto SSos MM mengaku tidak mengetahui dari mana rumor tersebut beredar. Namun, Jaka Purwanto SSos MM menegaskan, Pemkab Klaten akan berusaha yang terbaik dalam pengisian perangkat desa tahun 2018 dengan menjaga transparansi dan idependensi panitia.

Jaka Purwanto SSos MM mengungkapkan, untuk mewujudkan pengisian perangkat desa yang bersih dan transparan, Pemkab Klaten, Selasa, 6 Maret 2018 lalu telah menggelar sosialisasi Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan Organisasi Tata Kerja (OTK) pemerintah desa  dan Peraturan Bupati Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Pendopo Pemkab Klaten. Acara diikuti oleh 500 peserta  mulai dari camat, kepala desa dan petugas terkait.

Dikatakan, maksud tunjuan sosialisasi ini adalah dalam rangka pengisian perangkat desa secara serentak di Kabupaten Klaten yang akan digelar pada bulan April mendatang, agar berjalan dengan aman, tertib, demokratis dan trasparan. Sehingga  menghasilkan perangkat desa yang baik, jujur, amanah, berkualitas yang nantinya bisa mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan berdaya saing.

Bupati Klaten Hj Sri Mulyani memiinta seluruh kepala Desa di Kabupaten Klaten harus memilih perangkat desa secara profesional dan trasnparan.  Para kepala desa dan perangkat nantinya menjadi ujung tombak penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu harus mampu membangun dan memelihara hubungan harmonis dengan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan pemerintahan desa yang optimal. (Idi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *