Keterbukaan Informasi Belum Membudaya dari Pusat dan Daerah

hukum & kriminal pendidikan politik & pemerintahan

Focusklaten(03/05/18)– Sepuluh tahun sejak diterbitkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) belum memenuhi harapan publik.  Nyatanya keterbukaan informasi publik belum juga membudaya di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Cecep Suryadi salah satu Komisioner Komisi Informasi Publik sebagaimana di dikutip dari Harian Kompas edisi Rabu (2/5/18) menjelaskan banyak pemerintah belum memiliki situs ataupun moda lain untuk mengumumkan cara mereka mengelola anggaran, membuat kebijakan serta cara memberikan layanan kepada masyarakat. UU KIP kata Cecep Suryadi merupakan turunan dari pasal 28F UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk memngembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran.

Sri Winoto selaku Pelaksana Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Klaten saat dikonfirmasi Tim Focusklaten (Kamis, 3/5/18) menerangkan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi alias PPID Klaten terus berusaha memperbaiki standar layanan informasi.  Termasuk saat ini terus memperbaiki Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai kata Sri Winoto dan diunggah melalui website PPID.

Dari informasi yang dapat dihimpun Tim Focusklaten gerakan transparansi anggaran di lingkungan Pemkab Klaten belum  dilaksanakan secara penuh, terbukti tidak sedikit organisasi perangkat yang enggan memasang transparansi anggaran.  Salah satu OPD yang melaksanakan transparansi anggaran adalah Bagian Humas Setda Klaten yang dipasang di depan pintu masuk kantor. Pagu anggaran Bagian Humas 2018 tercatat 2.561.862.000 terbagi dalam 6 program dan 22 kegiatan. Program terbesar menyerap anggaran adalah Kerjasama informasi dengan media massa sebesar 59%, Kerjasama kemitraan pengeloaan kebudayaan antar daerah sebesar 14% dan Pengembangan komunikasi informasi dan media massa sebesar 7%.  Sisa anggaran yang lain untuk administrasi umum, pemeliharaan peralatan dan penataan gedung (Jepe).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *