Home > hukum & kriminal > Hati-Hati, Pelaku Pembuangan Bayi Bisa Dipidanakan

Hati-Hati, Pelaku Pembuangan Bayi Bisa Dipidanakan

Focusklaten (20/09/18) – Kasus pembuangan bayi di di Dusun Klongklangan RT12/06 Desa Kotesan Kecamatan Prambanan Klaten (Senin,3/9) mengundang keprihatinan banyak pihak. Kasus yang sama dan berulang belum menjadi pelajaran, kalau sesungguhnya pelaku pembungan bayi termasuk kategori penelantaran anak yang bisa dijerat sebagai kasus pidana.

Ahmad Sakur (35) Ketua Pengurus Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) masa bakti 2019-2023 saat wawancara dengan Tim Focusklaten (Kamis, 20/9) di Gedung Sekretariat Bersama Kota Layak Anak (Sekber KLA) menjelaskan pembuangan bayi termasuk kategori penelantaran anak. Pasal 76C UU No 17/2016 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sedang pasal 80 menyebutkan ancaman pidana penjara bagi pelaku adalah 3 tahun 6 bulan dan atau denda 72 juta.  Kalau menimbulkan luka berat ancaman pidana penjara pelaku bertamabh menjadi 5 tahun dan  atau denda 100 juta.  Sedangkan jika berakibat kematian pidana penjara bagi pelaku kekerasan anak adalah penjara 5 tahun dan atau denda 3 milyard.

Ditanya tentang penyebab kasus pembuangan anak, pria lulusan Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus itu menjelaskan pacaran yang mengarah pergaulan bebas menjadi faktor utama terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan atau hamil diluar nikah. Akibat belum resmi menikah maka  kehadiran bayi oleh pelaku tidak diinginkan..  Terkait kasus penyebarannya Ahmad Syakur berkata tidak semua kasus pembuangan bayi itu selalu di kota.  Beberapa waktu lalu kasus di Delanggu oleh pelaku bayi dibuang  di gubug dekat sawah.

Terkait dengan upaya pencegahan, pria  aktivis anak  sekaligus pendamping kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum (APH) itu menjelaskan membangun basis ketahanan keluarga menjadi upaya efektif menekan kasus penelantaran anak.  Bagi para orang tua perlu memantau pergaulan anak.  Salah satunya membentuk forum-forum anak di tingkat desa, membuat gugus tugas dan kampanye menekan kekerasan anak.

Diminta  masukannya bagi kebijakan pemerintah Ahmad Syakur minta program pencegahan kekerasan anak perlu diprioritaskan.  Selain itu fasilitas umum harus bebas dari ancaman kekerasan terhadap anak misalnya penerangan yang cukup di taman – taman kota berikut alokasi penganggaran ramah anak bagi belanja anggaran desa (Jepe).

Baca Juga :

Leave a Reply