Home > pendidikan > KPK Apresiasi Perintah Bupati Klaten Untuk ASN Bersih

KPK Apresiasi Perintah Bupati Klaten Untuk ASN Bersih

Focusklaten (17/10/18) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat mengapresiasi perintah Bupati Klaten Sri Mulyani kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) Klaten untuk menjaga kehormatan diri dan profesi menjadi abdi negara yang bersih, jujur dan amanah.

Bupati Klaten Sri Mulyani dalam sambutannya di acara Roadshow Bus Anti Korupsi KPK Jelajah Negeri yang singgah dua hari di Pelantaran Gedung Sunan Pandanaran Klaten (15/10) dengan tegas memerintahkan seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Klaten untuk menjadi ASN bersih. “ Saya memerintahkan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Klaten untuk menjaga kehormatan diri dan profesi serta bersungguh-sungguh menjadi abdi negara yang jujur, bersih dan amanah. Perintah ini menjadi komitmen dan langkah kebijakan saya selama memimpin sebagai Bupati Klaten” perintahnya dengan tegas. Kepada jajaran KPK, Bupati Klaten Sri Mulyani berharap KPK bisa memberikan pesan edukasi sehingga mengukuhkan ASN Klaten menjadi pribadi yang berkarakter kuat menjadi birokrat yang bersih dan hebat dilandasi keberanian memilih sikap jujur.

Sedangkan Bazaria Panjaitan Wakil Ketua KPK dalam  pengarahannya  mengaku mengapresiasi perintah Bupati Klaten Sri Mulyani agar ASN Klaten bersikp bersih. Bahkan beberapa kali menyebut perintah Bupati Klaten dihadapan 1.200 ASN yang kebanyakan guru dan kepala sekolah seluruh Kabupaten Klaten oleh Wakil KPK itu disebut dalam beberapa kali kesempatan.  Tidak cukup itu, satu-satunya komisioner KPK wanita itu bahkan menanyakan ulang isi perintah Bupati Klaten itu kepada peserta yang hadir untuk dijawab.  Seorang peserta berdiri dengan lantang menyebut ulang Bupati Klaten sri Mulyani kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) Klaten untuk abdi negara yang bersih, jujur dan amanah.

Bazaria Panjaitan mengingatkan ASN Klaten agar peristiwa operasi tangkap tangan yang lalu jangan sampai terulang. “Stop praktek suap dan jual beli jabatan mulai saat ini” kata Bazaria Panjaitan dengan lantang. “Kalau nanti terulang lagi itu namanya bebal”katanya.

Bazaria Panjaitan juga menjelaskan sesungguhnya tugas KPK tidak saja semata upaya penindakan. Ada lima tugas pokok KPK yang harus dijalankan meliputi pencegahan, penindakan, kordinasi, supervisi dan monitoring.  Namun yang diramaikan di media massa kata Bazaria Panjaitan adalah upaya paksa penindakan melalui OTT.  Hampir 80% kasus OTT tambah Bazaria adalah kasus penyuapan seperti kasus di pemerintahan Bekasi (Jepe).

Baca Juga :

Leave a Reply