Home > politik & pemerintahan > Disposisi Surat Secara Mobile Gaya SIKD

Disposisi Surat Secara Mobile Gaya SIKD

Focusklaten (23/10/18) – Surat yang menumpuk dan lambatnya disposisi surat  pimpinan yang lazim terjadi di hampir semua birokrasi pemerintah bakal segera teratasi dengan Sistim Informasi Kearsipan Daerah alias SIKD yang tidak lama lagi akan diluncurkan Pemkab Klaten.  Aplikasi yang digagas Arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan Klaten ini menawarkan  kemudahkan  melakukan disposisi surat secara mobile tak ubahnya upload status bagi   kepala organisasi perangkat daerah (OPD) biar pun sedang di luar kota, termasuk bupati selaku kepala daerah.

Aplikasi yang bisa diakses melalui handphone android ini sudah dilengkapi dengan fitur disposisi.  Kepala OPD cukup menuliskan disposisi surat dan pihak yang dituju melalui fitur yang ada. Namun surat terlebih dulu harus di-scanning dirubah dalam bentuk softfile.  Sebelumnya surat tersebut harus diimput sebagai register melalui sistem. Kelebihan SIKD, selain menghindari arsip hilang, pencatatan arsip secara digital ini akan memudahkan disposisi secara cepat atas  surat penting dan mendadak.  Untuk menjaga keabsahan disposisi, setiap kepala OPD memiliki pasword rahasia yang tidak bisa diakses setiap pegawai.

Syahruna selaku Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Klaten kepada Tim Focusklaten saat acara Mendak Sepisan almarhum H.Tukimin Tri Widodo (ayahanda masa Bupati Klaten Sunarno)  di Jambakan, Bayat Klaten (19/10) mengatakan saat ini SIKD sudah disimulasikan secara intern.  Sebelum diluncurkan dan diaplikasikan bagi semua OPD, SIKD akan disosialisasikan dan pelatihan bagi arsiparis atau ASN yang difungsikan sebagai arsiparis. Ke depan pengelolaan arsip kata Syahruna dilakukan oleh internal OPD dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Klaten  sebagai lembaga kearsipan daerah cukup melakukan pembinaan dan pendampingan.

Ditanya terkait dasar pelaksanaan SIKD Syahruna yang mantan Inspektur Klaten itu menjelaskan saat ini sudah ada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggraan Kearsipan.  Substansi pokok perda ini adalah mewajibkan setiap OPD melakukan penyelenggaraan kearsipan didukung sarana seperti petugas dengan kompetensi termasuk record center guna menyimpan arsip in aktif atau arsip yang menurun frekuensi penggunaan tapi masih memiliki nilai guna.  Tak kalah penting kata Syahruna penyelenggaraan kearsipan yang baik tidak dapat ditunda-tunda sebab kelak hal ini menjadi prasarat suatu daerah mencapai predikat WTP alias wajar tanpa pengecualian dalam penyelenggaraan keuangan  daerah (Jepe).

Baca Juga :

Leave a Reply