Tumpang Tindih Program Bikin Inefisiensi Anggaran

ekonomi & pembangunan

Klaten(21/02/19) – Perencanaan program kegiatan diminta lebih cermat dalam sinkronisasi terkait sasaran strategis yang ingin dicapai agar tidak mengakibatkan inefisiensi anggaran yang berdampak hilangnya uang negara.

Mengutip Kompas (Sabtu,2/2/19) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), setelah mengevaluasi kinerja 615 instansi pemerintah tahun 2018 menemukan banyak program kegiatan lembaga pemerintah yang tumpak tindih.  Instansi itu terdiri dari 83 kementerian/lembaga, 34 provinsi dan 518 pemerintah kabupaten / kota.  Hasilnya sekitar 45 persen dari 615 instansi pemerintah, terutama pemerintah kabupaten / kota , memiliki nilai akuntabilitas kinerja yang tidak baik.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan dan RB, Muhammad Yusuf Ateh sebagaimana dikutip Harian Kompas (2/2/19) menjelaskan nilai rendah dipengaruhi oleh perumusan program yang tidak sesuai dengan sasaran strategis pembangunan. “Hampir mencapai 50 persen instansi pemerintah daerah belum terarah kerjanya” ujar Ateh.

Melalui implementasi SAKIP (Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), seluruh sistim dalam menejemen kinerja instansi akan dievaluasi demi tujuan efisiensi. Efisiensi bisa dilakukan dengan pengurangan (re-focusing) program/kegiatan atau menghilangkan program yang bersinggungan antar instansi.  Evaluasi dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring hingga pelaporan.

Guru Besar dan dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko prasodjo menambahkan, potensi pemborosan anggaran yang berhasil dicegah melalui SAKIP sebenarnya belum seberapa.  Sebab SAKIP belum menyasar pada tumpang tindihnya program antara satu kementerian dan kementerian lain serta penyelarasanan program di anatara pemerintah pusat, provisinsi dan kabupaten / kota.  Menurut Eko Prasodjo sebagaimana dikutip dari Harian Kompas (2/2/19), potensi pemborosan anggaran akan bisa lebih dicegah jika ada penataan organisasi atau perampingan.”Kalau ada organisasi yang tidak punya program dan hasil yang tidak jelas, hapus saja”ujar Eko.

Selangkah lebih baik atas penilaian Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) diperoleh Pemkab Klaten tahun 2018.  Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan dan RB, Pemkab Klaten memperoleh penghargaan Akuntabilitas Kinerja dangan predikat nilai B. Penyerahan penghargaan dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafrudin kepada Bupati Klaten Sri Mulyani di Hotel Four Point By Sheraton Kota Makasar (Selasa,19/02/19) ( Jepehumas).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *