Inilah Lima Butir Penting Guna Menjaga Netralitas ASN Jelang Pemilu 2019

politik & pemerintahan

Klaten (27/03/19)- Para aparatur sipil negara alias ASN harus lebih berhati-hati bermedia sosial khususnya menjaga sikap netralitas menjelang pemilihan umum 2019. Pemkab Klaten melalui Bupati Klaten yang ditanda-tangani Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten mengeluarkan Surat Edaran  No 800/1109/29 tanggal 13 Maret 2019 tentang Netralitas ASN Dalam Pemilihan Umum 2019. Inilah lima butir penting bagi ASN untuk menjaga sikap netralitas menjelang pemilu 2019.

  1. Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPD, calon DPR, dan calon DPRD dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, mengerahkan PNS lain dalam kampanye atau menggunakan fasilitas negara dalam aktifitas sebagai peserta kampanye.
  2. Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dengan cara membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau memberikan barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
  3. Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon calon anggota DPD, calon DPR, dan calon DPRD dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai UU.
  4. Setiap PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPD, calon DPR, dan calon DPRD dalam pemilu atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis semisal mengunggah, menanggapi seperti like, komentar dan sejenisnya, menyebarluaskan gambar/foto, visi/misi calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPD, calon DPR, dan calon DPRD melalui on line atau media sosial.
  5. Setiap PNS dilarang melakukan perbuatan foto bersama dengan  salah satu calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPD, calon DPR, dan calon DPRD dengan mengikuti simbol tangan/ gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *