SAKIP AWARD 2019 Dihadiri 190 Pemerintah Daerah.

politik & pemerintahan

focusklaten.net- Apresiasi atas keberhasilan melakukan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) diselenggarakan di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin (24/2/2020). Penyerahan hasil SAKIP tahun 2019 mengambil tajuk SAKIP Award 2019 kepada pemerintah daerah wilayah III. ‘Rapor’ akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini dilakukan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Sebanyak 190 pemerintah daerah di wilayah III akan diberikan hasil evaluasinya serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Rekomendasi tersebut ditujukan agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian, di Yogyakarta, Minggu (23/02).

Adapun 190 pemerintah daerah tersebut terdiri dari 178 kabupaten/kota dari 12 provinsi. Provinsi tersebut meliputi Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta.

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana dan pencapaian tujuan. Melalui SAKIP, instansi pemerintah harus fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala. Menteri PANRB mengingatkan bahwa visi besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin adalah mewujudkan Indonesia Maju, dengan menekankan lima sasaran prioritas pembangunan. Salah satunya, dan yang selalu Presiden ulang dalam berbagai kesempatan adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa Instansi Pemerintah harus berorientasi pada hasil, bukan lagi output. “Artinya, pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan, harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan,” lanjut Tjahjo Kumolo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *